Dekrit Presiden 1959 dan Demokrasi Terpimpin

Latar Belakang

Dekrit Presiden 1959 dikeluarkan karena:
  • Konstituante gagal membentuk UUD/konstitusi yang baru.
  • Keamanan tidak stabil karena gerakan disintegrasi.
  • Kekacauan politik dan ekonomi karena cepatnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, sehingga banyak program-program kabinet yang tidak selesai.
  • Masa demokrasi terpimpin (Orde lama) berawal dari dekrit presiden 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966 (supersemar).

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

  1. Bubarkan konstituante
  2. Kembali ke UUD 1945,
  3. Bentuk MPRS (Majelis Pertimbangan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)

Makna “Terpimpin”

  • Melalui pidato Soekarno, “Penemuan Kembali Revolusi Kita”
  • Berasal dari sila ke-4, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
  • Pada kenyataannya, kekuasaan Presiden Soekarno begitu dominan.

Kebijakan Orde Lama (yang tidak menyimpang)

  1. Pembentukan Kabinet:
    1. Kabinet Kerja I – IV
    2. Kabinet Dwikora (disebut juga kabinet berkaki empat karena terdiri dari PNI, Masyumi, NU dan PKI)
    3. Kabinet Dwikora yang disempurnakan/ kabinet 100 menteri
  2. Pembentukan Front Nasional, organisasi massa yang kebanyakan berasal dari mahasiswa dan pemuda.
  3. Pada tahun 1959 dilaksanakan :
    1. Devaluasi (penurunan nilai mata uang), dari Rp 500 jadi Rp 50.
    2. Pembekuan tabungan yang lebih dari Rp 25.000
  4. Pada tahun 1965 dilaksanakan devaluasi, dari Rp 100 jadi Rp 1.
  5. Pembentukan DEKON (Deklarasi Ekonomi) yang beranggotakan para pakar ekonomi.
  6. Pembentukan BAPPENAS (Badan Penyelenggara Pembangunan Nasional)
Sementara itu, ada juga kebijakan yang menyimpang di masa orde lama ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Huruf diftong, Huruf Kluster, dan Pemenggalan Kata

Morfonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari perubahan fonem (bunyi) akibat dari gabungan morfem-morfem (bentuk). Pengenalan Huruf Huruf adalah lambang bunyi bahasa, yang berjumlah 26 huruf (A-Z). Terbagi jadi : Huruf vokal : A, I, U, E, O Huruf konsonan : B, C, D, F,... Huruf diftong Gabungan dua huruf vokal tetapi memiliki satu bunyi (lebih condong ke huruf yang terakhir). ai : bal ai rung, pant ai , sant ai , tup ai , lal ai , sung ai au : au todidak, kerb au , pul au , dan au , kac au , pant au ei : g ei ser, surv ei oi : konv oi , amb oi , b oi kot Ada juga gabungan dua huruf vokal tapi tetap memiliki bunyi masing-masing (bukan diftong), contohnya air , mau , Huruf kluster Gabungan dua huruf konsonan tapi memiliki satu bunyi. kh : kh usus, kh awatir, kh as, a kh ir, tari kh , ng : ng arai, ba ng un, poto ng , sena ng ny : ny ata, ba ny ak, ny amuk, ny o ny a sy : sy ukur, sy air,  mu sy awarah, arasy nk : ba nk , sa nk si Pemenggala...
Baca selengkapnya

Aturan Pemenggalan Kata

Berikut adalah aturan pemenggalan kata yang bisa dipakai untuk memenggal kata yang sulit. a. Pemenggalan antara dua vokal Jika ada dua vokal di tengah kata, pemenggalan di antara dua vokal itu, kecuali diftong. m ai n : ma – in Ada dua vokal di tengah kata (huruf a dan i), pemenggalan di antara dua huruf itu. Untuk huruf diftong, tidak bisa dipisahkan penulisannya. b oi kot : bo – i – kot (salah) b oi kot : b oi – kot (benar) B. Pemenggalan Antara dua Konsonan Jika ada dua konsonan di tengah kata, pemenggalan di antara kedua konsonan itu, kecuali kluster. ge ng si : geng – si Ada dua konsonan di tengah kata (huruf n dan g), pemenggalan di antara dua huruf itu. Untuk huruf kluster, tidak bisa dipisahkan penulisannya. sy a hd u : s – yah – du (salah) sy a hd u : syah – du (benar) Gabungan huruf konsonan s dan y tidak bisa dipisah karena huruf kluster. Sementara gabungan huruf konsonan h dan d dipenggal di antara keduanya, sesuai aturan no. 2 ini. c. Pemeng...
Baca selengkapnya

Tipe Lembaga Sosial Menurut Gillin

Menurut J. L. Gillin dan J. P. Gillin, tipe lembaga sosial dibedakan menjadi 5 berdasarkan sudut pandangnya, yaitu: 1. Menurut Perkembangannya a. Crescive Institution Tidak disengaja, muncul dari adat-istiadat. Contoh: Perkawinan, hak milik. b. Enacted Institution Sengaja dibentuk sesuai perkembangan masyarakat. Contoh : Pendidikan, pusat-pusat perbelanjaan. 2. Menurut Penerimaannya a. Approved / Sanctioned Institution Diterima di masyarakat. Contoh: Perkawinan, Perusahaan dagang, dll. b. Disapproved / Unsanctioned Institution Ditolak masyarakat Contoh: Sindikat kejahatan, prostitusi, dsb. 3. Menurut Penilaiannya a. Basic Institution Dinilai penting untuk memelihara ketertiban Contoh: Sekolah, keluarga, negara. b. Subsidiary Institution Dinilai kurang penting oleh masyarakat. Contoh : rekreasi 4. Menurut Penyebarannya a. General Institution Dikenal secara umum / sebagian besar masyarakat, tersebar luas. Contoh: Agama b. Res...
Baca selengkapnya